| Kode RUP |
67024791 |
| Nama Paket |
Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Digital |
| Nama KLPD |
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Satuan Kerja |
KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS |
| Tahun Anggaran |
2026 |
| Lokasi Pekerjaan |
| No. |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Detail Lokasi |
| 1. |
DKI Jakarta |
Jakarta Pusat (Kota) |
Jl.Taman Suropati No.2 |
|
| Volume Pekerjaan |
1 |
| Uraian Pekerjaan |
. Analisis
Kondisi
Ekonomi
Digital
Eksisting
Indonesia
Analisis kondisi ekonomi digital eksisting Indonesia merupakan tahapan
fundamental dalam penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan
ekonomi digital nasional untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai
posisi Indonesia dalam transformasi digital. Konsultan melakukan analisis yang
mencakup:
a. Definisi dan cakupan ekonomi digital
Definisi ekonomi digital menjadi landasan konseptual dalam
menentukan ruang lingkup analisis, arah kebijakan, serta intervensi
yang akan dirumuskan dalam Peta Jalan Pengembangan Ekonomi
Digital. Melalui pendefinisian ini pula dapat diidentifikasi karakteristik
utama ekonomi digital yang bersifat lintas sektor, berbasis
pemanfaatan teknologi digital dan data, serta memiliki sifat
transformatif terhadap berbagai aktivitas ekonomi.
Dalam dokumen ini, penyusunan definisi dan cakupan ekonomi digital
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai referensi yang berasal
dari dokumen kebijakan nasional, kajian akademik, maupun laporan
lembaga internasional. Penelaahan terhadap berbagai referensi
bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai pendekatan konseptual serta batasan cakupan ekonomi
digital yang digunakan dalam berbagai kerangka kebijakan dan
analisis.
Referensi utama yang menjadi rujukan dalam tahap ini antara lain:
i) Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital
ii)
Visi Indonesia Digital 2045
iii)
Digital Economy Report UNCTAD
iv) cakupan ekonomi digital eConomy SEA dari Google, Temasek dan
Bain & Company
v) cakupan dan definisi yang selaras dengan target ekonomi digital
pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2039
vi) kajian perhitungan kontribusi PDB Ekonomi Digital yang tengah
dikoordinasikan
oleh
Perekonomian |
| Spesifikasi Pekerjaan |
a. Laporan tertulis
Laporan tertulis dalam file Microsoft Word (.doc) dengan poin analisis:
i.
Analisis Kondisi Ekonomi Digital Eksisting Indonesia
Bagian ini memuat gambaran kondisi terkini perkembangan
ekonomi digital di Indonesia, mencakup dinamika ekosistem
digital, tingkat adopsi teknologi oleh pelaku usaha dan
masyarakat, perkembangan sektor-sektor ekonomi digital, serta
16
dukungan infrastruktur dan kebijakan yang telah ada.
Penjelasan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk memahami
posisi awal Indonesia dalam pengembangan sektor ekonomi
digital.
ii.
iii.
iv.
v.
Analisis Potensi Ekonomi Digital Sektoral
Dalam subbab ini mengkaji potensi pengembangan ekonomi
digital pada sektor-sektor prioritas. Analisis ini dilakukan dengan
melihat peluang peningkatan produktivitas melalui digitalisasi,
potensi pasar digital, dampak terhadap pertumbuhan output
sektoral, serta kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Hasil analisis ini memberikan gambaran sektor-sektor apa saja
yang memiliki peluang paling besar untuk didorong melalui
transformasi digital.
Analisis Digitalisasi pada Tingkat Daerah
Bagian ini membahas kondisi dan potensi digitalisasi pada
tingkat daerah. Analisis mencakup pemetaan kesiapan digital
antar daerah, potensi sektor unggulan regional, serta dukungan
infrastruktur dan sumber daya manusia yang memengaruhi
perkembangan ekonomi digital di masing-masing wilayah.
Dengan pendekatan ini, dapat diidentifikasi peluang
pengembangan ekonomi digital yang lebih kontekstual dan
berbasis potensi daerah.
Analisis Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
Sub-Bab ini memuat perumusan strategi dan arah kebijakan
yang diperlukan untuk mendorong pengembangan ekonomi
digital di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pertimbangan
berbagai hasil temuan dari bagian sebelumnya, termasuk
potensi sektoral, kondisi regional, serta isu dan tantangan yang
dihadapi dalam implementasi digitalisasi. Output yang
dihasilkan berupa rekomendasi kebijakan dan rencana aksi
yang dapat mendukung percepatan transformasi digital secara
terarah.
Kerangka Koordinasi dan Sistematika Pemantauan dan
Evaluasi Pengembangan Ekonomi Digital
Bagian ini menjelaskan mekanisme koordinasi antar
Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait
dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi digital. Selain itu,
meliputi
sistematika pemantauan dan evaluasi untuk
memastikan bahwa setiap program dan rencana aksi dapat
dipantau secara berkala, diukur pencapaiannya, dan dievaluasi
dampaknya terhadap penguatan ekosistem ekonomi digital di
Indonesia. |
| Produk Dalam Negeri |
Ya |
| Usaha Kecil/Koperasi |
Ya |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) |
| Aspek Ekonomi |
Tidak |
| Aspek Sosial |
Tidak |
| Aspek Lingkungan |
Tidak |
|
| Pra DIPA / DPA |
Tidak |
| Sumber Dana |
| No. |
Sumber Dana |
T.A. |
KLPD |
MAK |
Pagu |
| 1. |
APBN - RUPIAH MURNI (A) |
2026 |
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
CK.8009.ABA.350.352.06.522131 |
1500000000 |
| Total Pagu |
1500000000 |
|
| Jenis Pengadaan |
| No. |
Jenis Pengadaan |
Pagu Jenis Pengadaan |
| 1. |
Jasa Konsultansi |
1500000000 |
|
| Total Pagu |
1500000000 |
| Metode Pemilihan |
Seleksi |
| Pemanfaatan Barang/Jasa |
| Mulai |
Akhir |
| Juni 2026 |
Oktober 2026 |
|
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak |
| Mulai |
Akhir |
| Juni 2026 |
Oktober 2026 |
|
| Jadwal Pemilihan Penyedia |
| Mulai |
Akhir |
| Mei 2026 |
Mei 2026 |
|
| Tanggal Umumkan Paket |
28 April 2026 12:01 |