Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Advokasi dan Kebijakan Publik (TA-AKP) TP2S Tahun 2026
Nama KLPD
Kementerian Sekretariat Negara
Satuan Kerja
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Tahun Anggaran
2026
Lokasi Pekerjaan
No.
Provinsi
Kabupaten/Kota
Detail Lokasi
1.
DKI Jakarta
Jakarta Pusat (Kota)
TP2S Sekretariat Wakil Presiden
Volume Pekerjaan
1 paket
Uraian Pekerjaan
1) Identifikasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan terkait dgn pelaksanaan P3S di pusat dan daerah.
2) Pembaharuan strategi advokasi termasuk instrumen, analisis kebijakan, dan peningkatan kapasitas dan tata kelola berbagai program/kegiatan P3S.
3) Menganalisis, debottlenecking, dan merekomendasikan kebijakan terkait pelaksanaan P3S.
4) Menghasilkan laporan tertulis,paparan atau bahan publikasi lainnya yg diproduksi secara periodik utk P3S.
5) Menyediakan bahan komunikasi dan advokasi yg efektif dgn berbagai unsur terkait.
6) Melakukan koordinasi teknis dgn K/L yg terkait dlm pelaksanaan kegiatan advokasi program P3S.
7) Menyiapkan materi pendukung rapat koordinasi nasional dan rapat koordinasi teknis percepatan penurunan stunting.
8) Menjaga profesionalitas, integritas, loyalitas, dan kesetiaan kpd pemberi kerja.
9) Melaksanakan tugas yg diberikan oleh Setwapres dan Team Leader dgn penuh tanggungjawab.
Spesifikasi Pekerjaan
1) Mempunyai pendidikan minimal S1 pada bidang Studi
Pembangunan/Kebijakan Publik/Administrasi Publik, atau
bidang lain yang relevan.
2) Mempunyai pengalaman kerja minimal 7 tahun untuk S1 atau
S2 dengan pengalaman 5 tahun dalam bidang kebijakan
publik/advokasi/tata kelola pemerintahan/pemberdayaan
masyarakat/peningkatan kapasitas atau bidang lain yang
relevan.
3) Mempunyai pengalaman bekerja sama dengan lembaga
pemerintah di pusat, daerah, dan lembaga serta mitra non
pemerintah.
4) Mempunyai keterampilan teknis dan pengalaman dalam
menyusun kertas kerja kebijakan (policy paper), analisis
kebijakan, perencanaan program/kegiatan, penyelesaian
pelaporan, dan kerangka pemantauan dan evaluasi.
5) Mempunyai kemampuan advokasi, membangun kapasitas dan
kolaborasi kerja, serta memiliki jejaring kerja yang luas pada
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, LSM, swasta,
mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait
lainnya.
6) Mempunyai pengalaman kerja dalam isu kesehatan dan isu
lintas bidang akan diprioritaskan.
Produk Dalam Negeri
Ya
Usaha Kecil/Koperasi
Ya
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)